Who needs KTP anyway ?

baru dapat dari sini

Ratusan Ribu Warga Jakarta Terancam Tak Ikut Pilkada


Laporan Wartawan KCM Egidius Patnistik
JAKARTA, KCM-- Ratusan ribu warga Jakarta kemungkinan tak bisa ikut pilkada langsung sekitar Juli-Agustus tahun depan. Mereka terbentur masalah administrasi kependudukan yakni tidak memiliki KTP DKI Jakarta, padahal secara faktual tinggal di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) KPUD DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, mengatakan hal itu di Balaikota, Rabu (30/8), usai memaparkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2007 kepada Gubernur Sutiyoso dan jajarannya.

Warga yang terancam tak bisa ikut pilkada, menurut Juri, antara lain mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan, kolong jalan layang, kolong jalan tol, bantaran sungai, daerah jalur hijau dan tidak punya KTP DKI. "Itu jumlahnya mencapai ratusan ribu orang," kata Juri,

Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan Gubernur Sutiyoso, kawasan Jakarta Utara dilaporkan tergolong yang data kependudukannya paling kacau. Di kawasan itu, banyak warga yang tinggal di daerah-daerah terlarang dan secara administrasi kependudukan mereka tidak terdata.

Gubernur Sutiyoso, lanjut Juri, telah meminta aparat terkait untuk membereskan masalah data kependudukan ini hingga tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan pilkada tahun depan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta bulan Agustus ini tengah melakukan pemutakhiran data kependudukan. Hasil pemutakhiran data yang baru bisa diketahui sekitar akhir tahun ini akan menjadi patokan data pemilih dalam pilkada.

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelumnya menyatakan kekacauan data kependudukan di Jakarta terjadi antara lain karena banyak warga tidak memiliki KTP atau warga punya KTP tetapi tak tercatat di pengurus RT/RW atau warga memiliki KTP dan tercatat di RT/RW tetapi sudah pindah alamat atau meninggal dunia.

Komen gue:

Dari dulu sampe sekarang gue masih kaga ngerti guna KTP...to be honest with you guys..gue kaga pernah tuh tergopoh2 ingin ikutan pilkada atau pemilu atau apapun juga.Bukannya gue apatis yah (sambil celingak-celinguk nyari ellen)tapi memang gue rasakan bahwa hal2 seperti itu tidak membawa pengaruh banyak buat gue.

Menurut gue KTP itu sebenernya yang butuh tu pemerintah karena mereka harus keep tracking para masyarakatnya....liatin ajah tuh di artikel bahwa mereka kewalahan untuk melakukan pencatatan karena banyak warga yang kaga punya KTP, dan secara kesadaran mereka juga tidak berusaha untuk membuat karena memang tidak memberikan nilai tambah bagi mereka (lah wong mereka self employee heheheheheh...pemulung,tukang minta2...)

Lah kalau emang yang butuh pemerintah kenapa juga bikin KTP ajah susah dan kudu pake duit untuk lancar ? bukannya gue tidak paham realita bahwa segalanya butuh uang sekarang...kalau memang pemerintah butuh uang seharusnya mereka yang memberi kita uang agar kita bikin KTP ^_^.Yah kaga se naif itu sih,maksud gue gini..kenapa ada razia KTP ?? penting kah ? menurut gue kaga penting...mereka melakukan sesuatu by force agar rakyat punya KTP dan pemerintah (baca:oknum) dapat duit banyak untuk membuat KTP tersebut.Coba bayangin berapa banyak orang bikin KTP (atau SIM) setiap hari,baik itu perpanjang atau baru "layak" bikin SIM (udah punya duit buat bikin atau memang cukup umur dan skill untuk bikin SIM).

Ngomong ngomong soal SIM
Memang benar peraturan di buat agar tentram dan damai..pernah kaga di survey dari setiap pelanggar lalu lintas berapa banyak orang yang kaga punya SIM ?? gue yakin kaga sampe 40% (correct me if i'm wrong), so kaga ada jaminan kan bahwa orang yang punya SIM bakalan tertib di jalan daripada orang yang kaga punya SIM.

Orang punya SIM semata2 karena mereka takut ditangkap kalau kaga punya ketika mereka membawa kendaraan mereka.titik.

Gue ajah kadang berfikir mendingan gue kaga punya SIM, sekarang bikin SIM sekitar 350 rebu untuk SIM A (mungkin ada yang lebih murah).Coba kalau gue ketilang bisa bayar polisi 50 ribu, berarti SIM itu akan berguna kalau gue sampai 7 kali ketilang (melanggar aturan)dalam 5 tahun, padahal kalau punya SIM juga ketilang dan bayar juga.

Gue sudah kaga punya SIM selama 5 tahun terakhir dan belum pernah ketilang (walaupun sering bawa kendaraan,karena pada dasarnya gue bukan orang yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas)...so menurut gue punya SIM secara finansial tidak memberikan nilai tambah bagi gue.

Apakah saya menyalahkan pemerintah dalam hal ini ? tentu tidak ..they do what they have to do.
But when we say abotu leadeship it should be by examples...dimana2 pemerintah itu panutan...namanya juga orang yang memerintah...trus yang diperintah siapa ? rakyat...hahahahahha kadang gue sedih juga sih milih orang untuk memerintah kita...lah wong kita ajah udah bete kadang2 di perintah sama bos di kantor.Kok yang ada yang getol ikutan pilkada...giliran di perintah kaga mau hahahhahahah...IRONIC.

*SIGH*